Menarasikan Ulang Museum

Pengaruh kebijakan rezim Orde Baru lewat program Revolusi Hijau mereprensentasikan penyajian teks koleksi Museum La Galigo yang menyebutkan bahwa sagu sebagai makanan “alternatif” masyarakat Sulawesi Selatan. Di Kapubaten Luwu di Sulawesi Selatan yang berjarak sekisar 367 kilometer dari Kota Makassar, dulunya masyarakat di sana menjadikan sagu sebagai makanan pokok dan komoditas andalan, lantaran memiliki peranan penting selain sebagai makanan utama bagi warga setempat: sisa batang sagu, pelepah, dan daunnya juga dimanfaatkan.

Ketika Orde Baru mengimplementasikan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dari RPJPT-I (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama) muncullah revolusi hijau sebagai wacana dominan.[1] Seiring dengan hal tersebut, “…pengetahuan asli petani dan warga desa yang sebelumnya mendukung ketradisionalan dan subsistensi pertanian, bersama nilai, norma, pranata, dan kelembagaan lokal-asli yang mengawalnya, digeser ke posisi paling pinggir dan peran paling minimal…”[2] peminggiran atas yang asli itulah menampilkan “keseragaman” sumber pangan (beras) menggantikan pangan selain beras, seperti sagu.

Pada sesi kunjungan lapangan peserta dan fasilitator ke Museum La Galigo di dalam Kompleks Fort Rotterdam dalam program “Storytelling in Museums-Lokakarya Kuratorial”, pengunjung diajak menyusuri areal museum—tiap ruangan “pembabakan” dilewati: mulai dari prasejarah, masyarakat terpencil, agraris, kebaharian, hingga perkotaan.

Di depan dua puluh sembilan peserta dan fasilitator yang sebagian besar berasal dari luar Sulawesi Selatan, Iwan Pirous, seorang antropolog yang menjadi fasilitator bercerita di museum, meminta Anwar Jimpe Rachman, salah satu fasilitator program yang juga ikut dalam kunjungan lapangan ke museum, menjelaskan tentang konteks budaya pangan masyarakat Sulawesi Selatan. Jimpe menyebut berdasarkan penelusuran Muhlis Hadrawi dan Nuraidar Agus[3], bahwa wilayah Sulawesi Selatan mengenal ragam pangan selain padi yang sudah familiar dengan sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu gandum, dalam naskah lontara disebut wetteng (wheat), dan juga tiuseng (millet) atau milet, sereal berbulir kecil.

Iwan Pirous saat bercerita di Museum La Galigo bersama para partisipan “Storytteling in Museums-Lokakarya Kuratorial”. (Foto: artefact.id)

Perjalanan berlanjut menyusuri “Ruang Budaya Pedalaman Agraris” di lantai dua Museum La Galigo, yang di dalamnya menampilkan peralatan panen dan berkebun, jenis-jenis lesung, tanaman pangan, dan tanaman palawija. Koleksi lesung yang tampak menonjol di ujung ruangan—ukurannya  yang panjang dengan lima alu dijejer berdiri di atasnya, Iwan Pirous mencoba menafsirkan konteks sosial benda ini sebagai benda yang “ribut”, lantaran suara yang dihasilkan dari alu yang repetitif saat proses menumbuk, diselingi dengan perbincangan orang satu sama lain.

“Dari situlah nasi yang kita makan berasal, tapi tidak ada informasinya.” Padahal, “akan lebih baik apabila suatu objek secara emosional bisa membangkitkan kenangan masa kecil pengunjungnya karena sebetulnya kita adalah makhluk yang teralienasi dan hidup di zaman modern,” cetus Iwan Pirous.

Berbagai uraian yang muncul dalam sesi kunjungan lapangan ke museum di hari pertama, terutama penyajian konten narasi yang ditampilkan di Museum La Galigo belum begitu merepresentasikan bagian hidup masyarakat Sulawesi Selatan sesuai dengan konteks (objek masa lalu) dan latar belakang budayanya, sehingga menggambarkan bahwa ada narasi yang “terputus” atau mungkin sengaja dihilangkan.

Di sisi lain, kita dapat melihat adanya keseragaman konsep penyajian museum yang diadopsi dari pengaruh rezim Orde Baru, yang cenderung menghilangkan narasi-narasi yang menggambarkan situasi atau konteks tertentu, sehingga ada bagian atau praktik budaya yang masih ditutupi dalam penyajian koleksi museum. Dalam hal ini, “Orde Baru belum benar-benar pergi dalam penyajian museum,” kata Iwan Pirous.

Program “Storytelling in Museum—Lokakarya Kuratorial”, yang berlangsung di Makassar (29 Juli-2 Agustus) di dua lokasi: Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) dan Museum Kota Makassar adalah sebuah program yang diprakarsai oleh Goethe Institut bekerja sama dengan Makassar Biennale menginisiasi dan mengorganisasi ruang belajar dan bertukar pikiran secara langsung untuk membahas isu dan tantangan yang relevan dan mendesak yang dihadapi museum di Indonesia. Seperti pengembangan strategi konten museum yang menarik, relevan dan praktis dalam berbagai aspek pada pencarian identitas. Dalam hal ini, program ini berfokus membicarakan berbagai aspek praktik museum kontemporer: penanganan dokumen dan arsip fotografis di museum, kerja sama di antara lembaga pendidikan, karya seniman, dan berbagai komunitas serta ekspektasi publik.

Pada program lokakarya tersebut, Goethe Institut—Makassar Biennale melibatkan peserta dari berbagai perwakilan museum dan komunitas di Indonesia setelah melalui “proses penyaringan”, didampingi kurator-kurator dan profesional dari Jerman, Selandia Baru, dan Indonesia. Di antaranya, Annisa M.Gultom (museolog Indonesia), Paul Spies (Direktur Stadmuseum Berlin/Museum Kota Berlin), Puawai Cairns (Kepala Mautaranga Maori/Koleksi Maori di Museum Selandia Baru Te Papa Tongarewa), Anwar Jimpe Rachman (Direktur Makassar Biennale), Iwan Meulia Pirous (antropolog dan periset di agensi konsultan kehutanan GAIA dan Forum Indonesia untuk Studi Antropologi), Hendro Wiyanto (penulis dan kurator seni rupa independen), dan Dias Pradadimara (peneliti dan dosen sejarah di Universitas Hasanuddin).

Para kurator dan ahli museum dari Jerman, Selandia Baru, dan Indonesia. (Foto: artefact.id)

Pada sesi kunjungan lapangan ke Museum La Galigo, di kesempatan lain, Iwan Pirous memberi gambaran atau “sudut pandang lain” dalam menginterpretasi koleksi museum. Sejumlah peserta dan fasilitator terlihat antusias memperhatikan Iwan Pirous sambil melihat-lihat ragam koleksi beserta panel-panel informasi koleksi museum. Kamera gawainya sesekali diarahkan ke objek yang dianggap menarik.

Menurut Iwan Pirous, koleksi yang dipamerkan di Museum La Galigo dapat digolongkan sebagai koleksi klasik atau koleksi prima dengan “klasifikasi standar museum”. Klasifikasi museum yang memiliki nilai sejarah dan dapat diidentifikasi menjadikan museum sebagai referensi dalam melihat identitas budaya masyarakat, lantaran museum memberi informasi kultural. Dalam hal ini, “museum dapat dimanfaatkan sebagai studi untuk mempelajari budaya manusianya (antropologi) dengan mengkaji koleksi-koleksi benda budaya yang disajikan di dalamnya.”

Iwan Pirous memberi contoh dari penelitiannya tentang suku Dayak Iban yang hidup di daerah pedalaman bukit-bukit di Sarawak di wilayah Malaysia dengan suku Dayak Iban yang hidup di pedalaman hutan Kalimantan Barat, Indonesia. Studi literatur tentang perikehidupan Dayak Iban hanya sedikit yang tercatat di Indonesia, sebagian besar literatur lainnya ada di Museum Sarawak, Malaysia. Dalam hal ini, penelitian-penelitian tentang kebudayaan Dayak Iban di Kalimantan sebagian referensinya ada di Museum Sarawak, dan menjadi studi penting untuk melihat dan memahami realitas kultural dan pola migrasi mereka lewat sungai serta pengaruh kolonial Belanda dan Inggris. Berdasarkan hal tersebut, Iwan Pirous menyarankan agar di Kalimantan dibikin “Museum Sungai”.

Di sesi lain, sesi hari pertama, yang berlangsung di Chapel Fort Rotterdam, Hendro Wiyanto, penulis dan kurator seni rupa independen, menjelaskan tentang “bagaimana  sejarah seni nasional berimpitan dengan nasional dan narasinya pada pameran  Galeri Nasional”, Ia menyebut bahwa ketika kita melihat pameran, sebetulnya kita tidak sedang mengingat wacana seni rupa, tapi mengingat wacana sebuah rezim.

Sementara itu, pada sesi diskusi kelas yang sama, Anwar Jimpe Rachman, menjelaskan tentang “Seni rupa Indonesia bagian Timur dengan fokus di Makassar dan presentasinya pada publik”,  salah satunya terkait dengan minimnya upaya pencatatan seni rupa Makassar, setidaknya pada periode sebelum 1998. Meskipun, “catatan sejarah seni rupa Makassar sebagian ada di beberapa dosen, namun  kita mesti lebih proaktif “mengejar mereka”, karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengajar di kampus-kampus,” ungkap Jimpe.

Di konteks lain, Jimpe menceritakan bagaimana dinamika seni rupa di Makassar lebih diwarnai dengan seni yang berhubungan dengan seni sebagai aktivisme dengan menceritakan praktik-praktik berkesenian Firman Djamil, seniman asal Sulawesi Selatan, saat melakukan seni pertunjukan outdoor pada pameran seni rupa MAF 99’, yang konsepnya lebih dinamis. Di bulan Mei setahun setelah reformasi, Firman Djamil  menghimpun dan mengajak warga setempat menutupi dinding Fort Rotterdam dengan koran, hingga kendaraan-kendaraan seperti becak, bahkan orang-orang arak-arakan menggunakan busana dari koran pada masa itu.

Praktik lainnya juga disampaikan Jimpe dalam pendekatan yang dilakukan “Bom Benang”—menggunakan seni sebagai “jalan keluar”. Dalam praktiknya, Komunitas Quiqui, komunitas perajut Makassar bersama Tanahindie yang memprakarsai Bom Benang sejak awal (2012) mencoba untuk menghubungkan antara karya dan warga. Mereka mengajak sekelompok warga menjadi kreator karya. Seperti pada tahun kelimanya, tahun 2015, Bom Benang mengangkat tema “Benang Kandung”, judul yang memplesetkan istilah kekerabatan seperti “anak kandung” sebagai cara menunjukkan bahwa orang-orang bisa saling terhubung dengan menggunakan medium benang.

Di sesi lain, sesi studi kasus kelompok di hari ketiga, peserta dibagi menjadi lima kelompok secara acak, masing-masing grup terdiri dari 5-6 orang. Setiap grup mengurai identifikasi masalah dari tema yang sudah ditentukan oleh fasilitator setelah kunjungan lapangan ke Museum La Galigo dan Museum Kota Makassar.

Sesi studi kasus kelompok di Chapel Fort Rotterdam, Makassar (Foto: artefact.id)

Salah satu kelompok peserta menyoroti “arah narasi” yang ditampilkan di Museum La Galigo dan Museum Kota Makassar terkait keberagaman etnis di Sulawesi Selatan. Etnis Toraja, Mandar, Tionghoa, dan beberapa etnis lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar terkesan termarginalkan karena minim penyebutan dalam penyajian konten museum, baik secara narasi maupun koleksi benda. Sementara itu, etnis Bugis-Makassar menjadi etnis yang paling dominan disebut, khususnya di Museum La Galigo. Dari kedua hal tersebut, kita dapat melihat penyajian narasi yang ditampilkan di kedua museum di atas hanya menampilkan “narasi-narasi besar”.

Dengan kata kunci “narasi-narasi besar”, Dias Pradadimara, peneliti dan dosen sejarah di Universitas Hasanuddin, menjelaskan konteks tentang “Multikulturalisme di Makassar” saat sesi kunjungan lapangan ke Museum Kota Makassar di hari kedua. Menurut Pak Dias, pengubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar merupakan wujud etnisasi, dietniskan menjadi Kota Makassar, seolah-olah asal usulnya dari kerajaan Gowa-Tallo atau Somba Opu. Hal tersebut menggambarkan narasi besar yang dibangun dari proses penamaan Makassar yang menegasikan narasi-narasi kecil di Kota Makassar, seperti etnis di luar Makassar.

Dalam konteks koleksi Museum Kota Makassar, kita bisa melihat potret perempuan hanya menampilkan Ratu Wihelmina dan putrinya, Juliana, yang menjadi salah satu contoh narasi besar dalam penyajian museum. Sementara itu, kata Pak Dias, fragmen-fragmen narasi kecil tidak diberi ruang dalam presentasi museum. “Ada realitas yang begitu kompleks disajikan secara terpotong-potong, seperti sejarah perkembangan masyarakat kota yang  hanya menggambarkan kisah bagian permukaannya saja,” ujar Pak Dias.

Berbagai acuan identifikasi yang muncul tentang arah narasi dalam penyajian museum, para peserta melakukan dialog intens bersama fasilitator dalam menyikapi hal tersebut dengan satu terobosan “menarasikan ulang museum” untuk memahami konteks-konteks tertentu yang menggambarkan proses pembabakan sejarah dan praktik budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Model Storytelling in Museum menjadi pintu masuk dalam membentuk narasi-narasi baru yang lebih kontekstual (membangun mood museum) sebagai bagian penting dalam pelibatan audiens bagi keberlanjutan museum.

Sehubungan dengan upaya menghubungkan museum dengan audiens-nya, maka perlu untuk melakukan pengembangan penelitian untuk lebih memahami museum secara bertahap. Mulai dari memahami cara pelibatan, siapa yang harus dilibatkan. Van Mensch, ilmuwan Belanda di bidang museologi, menyatakan sehubungan dengan keterlibatan audiens, Museologi Baru mengembangakan metode dari komunikasi satu-arah menuju pelibatan audiens dalam penyusunan presentasi museum, terutama dalam penyajian identitas budaya komunitas saat ini, yang berkemungkinan tak menyadari perubahan dalam hidup mereka, materi budayanya, atau tidak memiliki kesadaran akan “tradisional” dan “modern”.[4]

Pelibatan audiens atau pihak pengguna dan pewaris langsung budayanya, Puawai Cairns, kurator Museum Te Papa Tongarewa Selandia Baru, menjelaskan tentang praktik kuratorial indigenous yang dijalankan sebagai bagian dari organisasinya di Selandia Baru. Poin-poin yang disampaikan, di antaranya, pertama, memelihara koleksi dan cerita: mengembangkan, menafsirkan, mengelola, dan menggabungkan, dalam konteks ini, bagaimana Maori (Suku Maori) menghargai benda-benda karena nilai budaya dan spritualnya. Kedua, untuk membuat pameran dari koleksi-koleksi dengan menggabungkan cara berpikir Maori sebagai “pintu masuk” dengan komunitas untuk menceritakan kisah mereka dengan istilah mereka sendiri. Ketiga, memahami sumber peran komunitas dengan ceritanya—memberikan otoritas untuk menceritakan kisah mereka. Keempat, memperjuangkan mereka yang dimarginalkan.[]

Rafsanjani, belajar dan bekerja di Tanahindie.

[1] Darmawan Salman, Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas, Penerbit Ininnawa: 2012, hal.41-44

[2] Ibid, hal.48

[3] Muhlis Hadrawi & Nuraidar Agus, “Wanua and the Communalism System of Ancient Soppeng: A Manuscript-Based Study”, dalam “Selected Topics on Archaeology, History and Culture in the Malay World”, Springer Nature Singapore, 2018, hal.77

[4] Annissa M Gultom, Ikhtisar sumber bacaan Lokakarya Storytelling in Museums, hal.2

REINVENTING NARRATION IN MUSEUM

New Order regime’s influence through “Green Revolution” program demanded the presentation of  the text for the collection of Museum La Galigo which informs that sago was used as an “alternative” food for people of Sulawesi Selatan. In fact, in Luwu Regency, Sulawsei Selatan, which situated around 367 km from Makassar City, in the past, people there used sago as the staple food and as a main commodity since other parts of sago tree, such as leftover trunk, frond, and leaves, can be utilized for other purposes.

When New Order regime was implementing Repelita (Five Year Development Plan) based on RPJPT-I (Long Term Development Plan-First Phase) “Green Revolution” emerged as the dominant discourse.[1] As it developed, “…farmer and villagers’ local knowledge that previously promoted traditionality and subsistencial farming, as well as the values, norms, rules, and local social institution that guarded them got marginalized and given unimportant role…”[2] this marginalization of the locality and originality was behind the “uniformity” of staple food (rice) instead of sago or other food besides rice.

In the visiting session of participants and facilitators to Museum La Galigo at Fort Rotterdam Compoundas part of the “Storytelling in Museums-Curatorial Workshop”, visitors were lead to walk along the museum area-every room of “chapters” were visited: from the prehistoric, isolated people, agriculture, maritime, to urban chapter.

In front of 29 participants and facilitators, which most of them came from out of Sulawesi Selatan, Iwan Pirous, an anthropolog who was one of the facilitators of Storytelling in Museum, asked Anwar Jimpe Rahman, also one of the facilitators, to give information about food culture in the context of Sulawesi Selatan people. Jimpe explained that based on the research of Muhlis Hadrawi and Nuraidar Agus,[3] Sulawesi Selatan area is familiar with other food besides paddy or rice since the age of kingdoms, for example wheat referred as wetteng in lontara text, and millet referred as tiuseng.

Our trip continued into “Remote Agriculture Room” at the second floor of Museum La Galigo, where farming and harvesting tools were showcased, type of wooden mortars, main and secondary crop. A wooden mortar at the end of the room was such a sight—its long size and the five pestles rested on it, Iwan Pirous tried to interpret the social context of the object as a “noisy” object because the sound produced by the repetitive hammering down of the pestles along with the conversation between people.

“That’s where our rice came from, but there’s no information.” Whereas, “it would be better if an object could provoke the childhood memories of its visitor because we actually are alienated being living in this modern age,” said Iwan.

Various explanations came up from visiting session on the first day, especially about the presentation of the narration for the content in Museum La Galigo that wasn’t truly representing parts of Sulawesi Selatan people’s life according to the context (object of the past) and its cultural background, thus it illustrated that some of the narration were “disconnected” or perhaps omitted deliberately.

On the other side, we could see the uniformity of method in the presentation of the collection that was adopted from the influence of the New Order regime, which tends to omit narrations that represent some situation or certain context, as a result there are parts of culture that is still hidden in the presentation of museum collection. In this case, “New Order regime hasn’t really gone from storytelling in museum,” said Iwan Pirous.

“Storytelling in Museum-Curatorial Workshop” program was held in Makassar (July 29 – August 2) and took place at two locations: Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) and Museum Kota Makassar. It was a program initiated by Goethe Institute in cooperation with Makassar Biennale to be a learning and knowledge sharing space, disscussing relevant issues and challenges faced by museums in Indonesia. Such as developing strategy for engaging museum content, relevant and applicable in various aspects of identity searching. In this case, this program was focusing on disscussing various aspect of contemporary museum practices: maintaining documents and photography archives in museum, cooperation between educational institution, artworks, and various community and public expectation.

In this workshop program, Goethe Institute-Makassar Biennale invited participants from various museum representatives and communities in Indonedia after a “screening process”, accompanied by curators and professionals from Germany, New Zealand, and Indonesia. Annisa M. Gultom (Indonesian museolog), Paul Spies (Director of Stadmuseum Berlin), Puawai Cairns (Head of Matauranga Maori at Te Papa Tongarewa Museum, New Zealand), Anwar Jimpe Rahman (Director of Makassar Biennale), Iwan Pirous (anthropolog and researcher at GAIA and Indonesian Forum for Anthropology Studies), Hendro Wiyanto (writer and independent art curator), and Dias Pradadimara (researcher and lecturerin History Departement at Universitas Hasanuddin).

At the next sessionin the first day that took place at Fort Fotterdam’s chapel, Hendro Wiyanto elaborated about “how national art history intersecting with national history and its narration in National Gallery exhibit”, he said that when we visit an exhibition, we actually aren’t recollecting about art, instead we’re recollecting our memories about a regime.

Whereas, at the same session, Anwar Jimpe Rahman, talked about “Eastern Indonesia Art focusing on Makassar and its presentation in public”, one of his explanation was about lack of effort in recording and documentation of art in Makassar, at least for the period before 1998. Although, “records of art in Makassar are in the hands of several lecturers, we need to proactively ‘pursue them’ since most of their time are spent on theirclassroom”, said Jimpe.

At the next sessionin, the case study sessions on the third day, participants randomlydistributedinto five groups, each group consisted of 5-6 persons. Each group must identify the problem of the casestudy given by the facilitatorsafter the field tripto Museum La Galigo and Makassar City Museum.

One of the group underlined the “narration point” presented by the La Galigo Museum and Makassar City Museum regarding ethnic differences in Sulawesi Selatan. The Torajan, Mandareese, Tionghoan, and other ethnics in Sulawesi Selatan,particularly in Makassar, appeared to be marginalized since almost none of them were mentioned in the presentation of the museum content, in term of narration and collection. While, Bugis-Makassar ethnics were dominantly mentioned, especially in La Galigo Museum. Based on both of these, we may see the presentation of narration in both of these museums only representing “big narrations”.

With the keyword “big narrations”, Dias Pradadimara talked about “Multiculturalism in Makassar” at the visiting to Makassar City Museum session. In his opinion, the alteration of Ujung Pandang City into Makassar City was a form of ethnization, ethnisized into Makassar City, as if it was originated fromKingdom of Gowa-Tallo or Somba Opu. It illustrated how the big narration developed from the nomination of Makassar negating small narrations in Makassar City, for example other non-Makassar ethnics.

Various point of identificationappeared as a responseof the narration point presented by the museum, participants engaged in intense disscussion with facilitatorsand came up with one resolution “reinventing narration in museum”in order to understand certain contexts that illustrate the process of historical chapters and cultural practice of Sulawesi Selatan people. Storytelling in Museum program became an entry point for inventing new and more relevant narrationsfor museums as part of audience engagement, which in turn are vital for the sustainability of the museum.

In relation to the effort of connecting museum with its audience, it is necessary to scheme a research to further understand the museum gradually. Starting from addressing how to engage, whom to engage. Van Mesch, a Dutch scientist in museology, stated that new Museologyevolved from oneway communication method to audience engagement in the preparation of museum presentation, especially for the presentation of cultural identity of the present community, who probably do not realize the changes in their lives, material culture, or have no awareness about “traditional” and “modern”.[4]

Audience or user engagement, and the direct successor of the culture, Puawai Cairns, explained the indegenous curatorial practices done as part of her organization in New Zealand. Her points were, first, preservation of the collection and story; develop, interpret, maintain, and gather, in this context, how Maori people appreciate the object for its cultural and spritual values. Second, preparing exhibition of their collection by combining Maori mindset as an “entry point”into community to tell their stories in their own way. Third, understanding the role of the community with its story–gives them authority to narrate their own story. Fourth, to advocate those who marginalized.[]

Rafsanjani, belajar dan bekerja di Tanahindie.

[1] Darmawan Salman, Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas, Penerbit Ininnawa: 2012, hal.41-44

[2] Ibid, hal.48

[3] Muhlis Hadrawi & Nuraidar Agus, “Wanua and the Communalism System of Ancient Soppeng: A Manuscript-Based Study”, dalam “Selected Topics on Archaeology, History and Culture in the Malay World”, Springer Nature Singapore, 2018, hal.77

[4] Annissa M Gultom, Ikhtisar sumber bacaan Lokakarya Storytelling in Museums, hal.2


Bagikan:

Tinggalkan Balasan